Datateks.id, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi sorotan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi kepada 1.251 dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Maret 2026 akibat pelanggaran standar layanan.
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mendorong BGN memperkuat sistem pengawasan melalui pembentukan lembaga akreditasi dapur guna menjamin kualitas dan keamanan pangan.
“Program ini menyangkut masa depan generasi. Sertifikasi tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus menjamin makanan yang aman dan layak konsumsi,” ujar Neng Eem dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Data BGN menunjukkan, dari total pelanggaran tersebut, sebanyak 1.030 SPPG ditangguhkan operasionalnya, 210 unit menerima surat peringatan pertama (SP1), dan 11 unit lainnya telah mencapai peringatan kedua (SP2).
BGN juga mewajibkan setiap dapur MBG memiliki tiga sertifikasi utama, yakni laik hygiene dan sanitasi, sertifikasi halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai sistem pengendalian keamanan pangan.
Namun, Neng Eem menilai efektivitas sertifikasi sangat bergantung pada pengawasan di lapangan. Tanpa penegakan yang ketat, sertifikasi berpotensi menjadi sekadar pelengkap administratif.
Ia menegaskan, pelanggaran serius harus ditindak tegas hingga pencabutan izin operasional, bukan hanya penghentian sementara.
“Langkah tegas diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kredibilitas program nasional ini,” katanya.
Menurut dia, sanksi terhadap 1.251 dapur merupakan langkah awal yang positif, tetapi ke depan sistem pengawasan harus bersifat preventif melalui evaluasi berkelanjutan.
“Ke depan, tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas. Program ini harus menjadi jaminan bahwa setiap makanan yang disajikan aman, sehat, dan benar-benar melindungi generasi masa depan.” pungkasnya.
