Datateks.id, Aceh Tamiang — Kegiatan belajar-mengajar di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh mulai kembali berjalan secara bertahap pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025. Satu di antaranya tampak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
Pada Senin, 5 Januari 2026, para murid dan guru kembali melaksanakan hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026. Kendati aktivitas pembelajaran telah dimulai, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan, sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir. Misalnya, meja dan kursi yang rusak serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih.
“Untuk sementara, kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar. Selain itu, belum seluruh peserta didik dapat hadir karena sebagian masih mengungsi di luar daerah,” ujar Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam keterangan tertulis yang diterima datateks.
Baca Juga: Kabar Gembira, Pekerja Bergaji Maksimal Rp10 Juta Bebas Bayar PPh 21, Simak Syaratnya
Pada hari pertama sekolah, menurut Muhari, kegiatan diawali dengan sesi berbagi cerita antara siswa dan guru. Anak-anak menyampaikan pengalaman mereka selama masa terdampak bencana, yang menjadi bagian dari upaya pemulihan psikososial.
“Suasana kebersamaan juga terlihat saat waktu istirahat, di mana para guru memastikan seluruh siswa dapat menikmati waktu makan bersama. Termasuk dengan berbagi bekal kepada siswa yang tidak membawa makanan dari rumah,” Muhari menambahkan.
Proses Pemulihan Sektor Pendidikan
belajar-mengajar hari pertama pada Senin (5/1/2026), pascabanjir. (Foto: Dok. BNPB)
Kondisi di SD Negeri 1 Karang Baru tersebut merupakan gambaran dari proses pemulihan pendidikan yang sedang berlangsung di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 2.756 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, 2.226 sekolah telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih berada dalam tahap pemulihan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara paralel terus melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan, meliputi pembersihan sisa material banjir dan longsor, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.
Hingga saat ini, Muhari mengungkapkan, dukungan yang telah disalurkan untuk sektor pendidikan di Provinsi Aceh. Di antaranya, 15.500 paket school kit, 78 unit tenda darurat untuk ruang kelas, 100 unit ruang kelas darurat. Termasuk dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp11,3 miliar, dana dukungan psikososial sebesar Rp300 juta, serta 90.000 buku pelajaran.
Selain itu, Kemendikdasmen juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana di Aceh. Tunjangan tersebut mencakup pendidikan anak usia dini sebesar Rp758 juta untuk 379 sasaran, pendidikan dasar sebesar Rp8,2 miliar untuk 4.098 sasaran, serta pendidikan menengah sebesar Rp6,7 miliar untuk 3.381 sasaran.
Kurikulum Penanggulangan Dampak Bencana
Dalam aspek pembelajaran, pemerintah menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap. Pada fase tanggap darurat 0–3 bulan, kurikulum difokuskan pada pembelajaran minimum esensial. Meliputi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan dini, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
Selanjutnya, pada fase pemulihan dini selama 3–12 bulan, kurikulum akan disesuaikan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis. Dengan integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan, program pemulihan pembelajaran yang fleksibel, serta penerapan asesmen transisi.
Adapun pada fase pemulihan lanjutan dalam rentang waktu 1–3 tahun, kurikulum akan diarahkan pada integrasi permanen pendidikan kebencanaan. Kemudian penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan inklusif berbasis ketahanan. Serta, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat.
Menurut Abdul Muhari, BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung pemulihan sektor pendidikan. Terutama agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. (DTT/Ans)
