Datateks.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara membahas progres sejumlah program prioritas nasional. Mulai dari sektor pangan dan energi hingga hilirisasi industri.
Di sektor energi dan sumber daya mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan sejumlah proyek strategis. Termasuk terkait aktivitas pertambangan di Sumatera Utara (Sumut). Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas mengenai kepastian hukum dan perlindungan investasi.
“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” Menteri Bahlil mengungkapkan merujuk pada tambang Martabe di Sumut, dilansir laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI.
Baca Juga: Seskab Teddy Sebut Presiden Terus Memonitor Pemulihan Pasca-Bencana Sumatera
Menurut Bahlil, langkah tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlanjutan investasi. “Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi. Dan sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra.”
Bukan hanya itu. Dalam rapat tersebut, Menteri Bahlil juga melaporkan perkembangan program hilirisasi sebagai bagian dari agenda besar transformasi ekonomi nasional. Dia mengungkapkan, sejumlah proyek telah memasuki tahap implementasi. Kini, pihaknya telah menyiapkan tambahan program hilirisasi baru guna memperkuat kemandirian industri nasional.
“Jadi tadi dari Danantara, dari 18 proyek yang sudah disampaikan, enamnya sudah di-groundbreaking, sisanya juga akan dilakukan dalam waktu dekat,” Menteri ESDM memaparkan.
Bahlil turut melaporkan kesiapan pasokan energi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG) dalam kondisi aman.
“Dan yang ketiga adalah BBM untuk menyangkut dengan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, baik LPG maupun BBM, dan saya sampaikan bahwa semuanya terkendali dan cukup batas minimum dari pada stok nasional,” Bahlil mengungkapkan.
Rapat terbatas ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada stabilitas ekonomi, keberlanjutan investasi, serta penguatan industri nasional berbasis hilirisasi. Di tengah dinamika global, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, akselerasi pembangunan, dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat. (DTT)
