Datateks.id, Jakarta — Kementerian Agama atau Kemenag mengumumkan bakal menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi pada sore nanti atau Selasa (17/2/2026). Merujuk informasi dari akun Instagram Kemenag, @kemenag_ri, Sidang Isbat dibagi ke dalam 3 sesi.
Sesi pertama, seminar posisi hilal pada pukul 16.30 WIB. Pada sesi kedua, pelaksanaan Sidang Isbat, pada pukul 18.30 WIB. Selanjutnya, sesi ketiga, konferensi pers penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah sekitar pukul 19.05 WIB.
Untuk diketahui, semua tahapan digelar secara terbuka dan dapat disaksikan via kanal YouTube Bimas Islam TV dan Kementerian Agama RI juga platform sosial media Bimas Islam. Kecuali pada sesi pelaksanaan Sidang Isbat yang dihelat secara tertutup.
Baca Juga: Gus Abduh DPR Soroti Pernyataan Jokowi Terkait UU KPK
Tak Digelar di Kantor Kemenag
Berbeda dari sebelumnya, Sidang Isbat kali ini tidak dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama yang berlokasi di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Melainkan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Kemenag menjelaskan, lokasi tidak dilangsungkan di kantor Kemenag, karena alasan kapasitas.
“Merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, guna penyesuaian kapasitas ruang, pelaksanaan Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H/2026 M dialihkan dari Auditorium H.M. Rasjidi, Gedung Kemenag JI. MH Thamrin, ke Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Demikian dan terima kasih,” ujar Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama.
Potensi Perbedaan
Berdasarkan informasi yang dihimpun datateks, bisa saja terjadi perbedaan penetapan 1 Ramadhan 1447 Hijriah atau awal bulan puasa. Sebelumnya, Muhammadiyah telah memperkirakan 1 Ramadan 1447 H pada 18 Februari 2026.
Sementara, Nahdlatul Ulama atau NU belum mengumumkan secara resmi awal puasa 2026. Pasalnya, masih menunggu hasil rukyatul hilal pada akhir bulan Syaban. Sedangkan pemerintah baru memutuskan usai Sidang Isbat pada hari ini.
Bila hasil rukyatul hilal pemerintah menunjukkan hilal belum terlihat atau belum memenuhi kriteria, maka pemerintah bisa menunda awal Ramadhan satu hari. Alhasil, ada kemungkinan perbedaan awal puasa antara warga Muhammadiyah dan umat yang mengikuti keputusan pemerintah.
Kendati demikian, pemerintah mengimbau masyarakat saling menghormati perbedaan dan menunggu pengumuman resmi Sidang Isbat sebagai acuan nasional, dengan prinsip toleransi dan ukhuwah Islamiyah. (DTT)
