Datateks.id, Jakarta — Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Presiden Prabowo Subianto memaksimalkan peran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Terutama untuk menghentikan perang, mewujudkan kemerdekaan Palestina, dan memastikan komitmen perdamaian dijalankan. Hal itu karena selalu dilanggar oleh Israel baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat, Palestina.
“Kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat, di mana salah satu agendanya menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi perdana Dewan Perdamaian harusnya betul-betul dimanfaatkan untuk menghentikan perang yang hadirkan genosida dan segala pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina,” ujar HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Rabu, 18 Februari 2026, disitat datateks.
“Dan dengan tujuan akhir, hadirnya perdamaian dengan kemerdekaan Palestina dan berakhirnya segala bentuk penjajahan sesuai amanat konstitusi. Dan penting agar momentum ini juga dimaksimalkan bersama negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) yang masuk ke dalam BoP. Karena menteri-menteri luar negeri dari negara-negara OKI ini (Indonesia, Mesir, Turki, Saudi Arabia, Qatar, Emirat, Pakistan) sudah tiga kali membuat pernyataan bersama menolak keras laku Israel yang jelas-jelas melanggar kesepakatan damai, penghentian perang, dan kemerdekaan Palestina dalam skema two state solution sekalipun,” HNW menambahkan.
Baca Juga: Benarkah Film Samson Betawi Terinspirasi dari Mukjizat Nabi Syam’un?
HNW menyampaikan pula, KTT perdana Dewan Perdamaian tersebut menjadi krusial bagi Presiden Prabowo untuk memastikan komitmen dan peran Indonesia masuk BoP bersama dengan negara-negara sahabat lainnya. Rincinya, memperjuangkan berakhirnya perang yang menghadirkan genosida di Jalur Gaza, hadirnya perdamaian, dan terwujudnya kemerdekaan Palestina.
“Kehadiran Indonesia pada Dewan Perdamaian untuk menjalankan amanat itu, sesuai dengan tujuan awalnya dibentuknya Dewan Perdamaian untuk menghentikan perang, menghadirkan perdamaian yang adil bagi semua pihak, dan kemerdekaan Palestina. Bukan untuk tujuan lainnya, apalagi untuk dijadikan sebagai ‘stempel legitimasi moral’ oleh Israel,” kata HNW.
“Harapan ini juga sesuai dengan aspirasi masyarakat Palestina di Jalur Gaza yang meminta agar Dewan Perdamaian bisa menghentikan perang/genosida dan pelanggaran oleh Israel yang masih berlangsung hingga saat ini, hampir sebulan sejak dideklarasikannya BoP di Davos, yang makin menambah banyak korban dari masyarakat sipil yang sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak,” HNW memaparkan.
Menjawab Kritikan dan Kekhawatiran
Lebih lanjut, HNW menuturkan kehadiran Presiden Prabowo juga perlu dimaksimalkan untuk menjawab kritikan dan kekhawatiran dari banyak kalangan di dalam negeri terkait sikap Indonesia yang bergabung pada Dewan Perdamaian. Sebab, dikhawatirkan akan dimanfaatkan, sehingga hanya menjadi “stempel moral” bagi Amerika Serikat dan Israel untuk mendapatkan legitimasi agar terus bisa melakukan penjajahan atas Palestina.
“Kritikan dan kekhawatiran ini harusnya dijawab secara konkret. Dan forum KTT perdana Dewan Perdamaian ini adalah momentum yang tepat untuk menjawab kekhawatiran dan kritikan tersebut,” lanjutnya.
Lebih jauh HNW mengatakan, Indonesia perlu menyatukan sikap, menjalin langkah nyata dan kerja sama yang erat bersama negara sahabat anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang juga tergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut, seperti Arab Saudi, Pakistan, Turki, dan Qatar.
Menolak Manuver Israel
“Koalisi ini perlu dijalin untuk menolak manuver Israel bila akan memakai BoP untuk kepentingan penjajahannya dan melegitimasi pelanggaran-pelanggarannya, serta menyeimbangkan agar tidak terjadi dominasi AS di Dewan Perdamaian itu, sehingga tujuan hadirnya negara-negara OKI yang menyetujui dibentuknya Dewan tersebut bisa benar-benar bermanfaat bagi rakyat Palestina. Dengan dihentikannya genosida, dimasukkannya bantuan kemanusiaan, dihadirkan keadilan, serta diwujudkannya Palestina merdeka sekalipun dalam skema two state solution,” HNW menuturkan.
Selain itu, HNW juga mendoakan dan mendukung agenda Presiden Prabowo lainnya di AS, yakni pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat dan penandatanganan perjanjian perdagangan timbal balik yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025.
“Semoga agenda ini juga bisa disukseskan agar dapat benar-benar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, tapi tetap dalam koridor kedaulatan NKRI serta kemaslahatan bagi ekonomi rakyat Indonesia,” HNW memungkasi. (DTT)
