Datateks.id, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler triwulan I kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Bantuan yang disalurkan terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan atau sembako dengan total alokasi anggaran sebesar Rp1,8 triliun.
“Bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari, ditujukan kepada 1,7 juta lebih keluarga penerima manfaat,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, disitat datateks dari laman resmi Kemensos pada Minggu (22/2/2026).
Di samping bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif. Mulai dari dukungan logistik dan dapur umum, hingga dukungan rehabilitasi dan rekontruksi. Terdiri dari santunan, jaminan hidup, isian hunian, dan pemulihan ekonomi.
Baca Juga: RI-AS Sepakati Tarif Nol Persen Berlaku untuk 1.819 Produk Indonesia
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). BNPB pada minggu yang lalu sudah salur, kita akan menyusul di belakangnya,” ucap Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul.
Gus Ipul juga menjelaskan terkait mekanisme penyaluran bansos pascabencana Sumatera. Pertama, data nasional BNPB. BNPB sebagai rujukan awal. Kemudian penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah dalam hal ini bupati/wali kota, yang juga ditandatangani oleh kapolres, kajari, dan dandim.
Proses Validasi
Selanjutnya ada proses validasi dan persetujuan ke Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana Banjir Sumatera. Berdasarkan data dan verifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang ditetapkan.
Pada saat proses dan setelah penyaluran, Kemensos bersama pemerintah daerah dan penyalur serta unsur pendamping. Terutama melakukan asistensi penyaluran dalam rangka verifikasi data, monitoring, dan pelaporan bisa berjalan dengan baik.
“Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” Mensos memaparkan.
29 Kabupaten/Kota Tervalidasi
Gus Ipul menyampaikan pula progres penyaluran bantuan sosial pascabencana Sumatera. Hingga saat ini, sudah ada 29 dari 53 Kabupaten/Kota yang telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap untuk disalurkan.
“Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg,” Mensos menambahkan.
Adapun Mendagri atau Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian memohon atensi untuk segera melakukan realisasi anggaran bansos perorangan.
“Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari perorang, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos,” Menteri Tito menekankan. (DTT)
