Datateks.id, Padang — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Pemprov Sumbar meluncurkan sistem informasi Satu Data Bencana (SDB). Peluncuran sistem Satu Data Bencana yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang, Selasa, 25 November 2025.
“Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) termasuk salah satu wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana di Tanah Air. Ketangguhan masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, salah satunya dengan penyajian informasi melalui dasbor sistem Satu Data Bencana,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis yang datateks sitat pada Rabu (26/11/2025).
Baca Juga: Taburan Bunga Tandai Penutupan Operasi SAR, 11 Korban Longsor Banjarnegara Masih Hilang
Melalui sistem informasi ini, masyarakat Sumbar dapat mengakses berbagai data kebencanaan. Dasbor SDB menampilkan data-data prabencana, saat, pascabencana dan pendanaan. Pemerintah provinsi akan terus memutakhirkan data-data terkategorisasi pada sistem informasi tersebut. Pada menu beranda, sejumlah data dan informasi tersaji seperti kejadian terkini dengan menampilkan data yang relevan.
Adapun Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Provinsi Sumbar Lizda Handayani menyampaikan, dasbor SDB ini terdiri dari empat modul. Saat ini modul yang dikembangkan baru pada tahap saat bencana.
Menurut dia, organisasi perangkat daerah akan kontinyu melengkapi dan memutakhirkan data yang dibutuhkan pada setiap fase kebencanaan, termasuk pendanaan. Namun, beberapa data, seperti penduduk terpilah, secara bertahap dimasukkan ke dalam dasbor tersebut. Pada data penduduk terpilah, ini ditampilkan hingga tingkat nagari atau kelurahan.
Diskominfotik yang mengawali sistem informasi ini melibatkan lembaga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk melengkapi ataupun mengintegrasikan data, seperti dari dinas kesehatan, dinas kependudukan, BNPB, BMKG, dan BPBD.
Terkait dengan penyajian data, proses bisnis dalam penyajian data di dasbor dimulai dengan validasi secara berjenjang dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD di tingkat kabupaten dan kota. Setelah itu, validasi berikutnya di tingkat Pusdalops BPBD di tingkat provinsi sebagai wali data bencana, yang akan muncul pada dasbor.
Salah satu peserta sosialisasi dari Dinas Kesehataan Das Endres mengungkapkan, sistem informasi SDB ini sangat bermanfaat bagi mereka di Dinas Kesehatan. Pihaknya dapat segera mengidentifikasi jumlah kelompok rentan di suatu wilayah yang terdampak bencana. Data-data tersebut sangat penting dalam respons dan prioritas penanganan saat darurat.
Pengembangan dasbor sistem informasi ini mendapatkan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, UNFPA dan UN Women. BNPB berharap inovasi dan inisiatif dasbor SDB ini dapat direplikasi di wilayah lain, serta terintegrasi dengan data nasional.
Provinsi Sumbar merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Data BNPB pada periode awal Januari 2025 hingga November ini tercatat 68 kejadian bencana di wilayah ini. Dari total kejadian, meninggal dunia 1 orang, luka-luka 3 orang dan menderita 43.605 orang dan mengungsi 353 orang. Sedangkan kerusakan tempat tinggal mencapai 339 unit dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. (DTT/Ans)
