Datateks.id, Banda Aceh — Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kembali memutakhirkan data dampak dan korban akibat banjir dan tanah longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Terkonfirmasi jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 1.071 jiwa.
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB Abdul Muhari, jumlah korban meninggal dunia sehari sebelumnya sebanyak 1.068 jiwa.
“Rekapitulasi umum hasil pendataan dan pencarian pertolongan per hari ini, jumlah korban meninggal secara total di 3 provinsi bertambah 3,” ujar Muhari, dalam konferensi pers secara daring, Jumat (19/12/2025), melalui saluran resmi BNPB di YouTube.
Baca Juga: Wamenkeu Sebut APBN Dioptimalkan untuk Tanggap Darurat hingga Rekonstruksi Bencana Sumatera
Sekalipun angka kematian bertambah, Muhari menjelaskan, terdapat titik terang dengan berkurangnya jumlah korban yang masih dalam pencarian. Muhari menyebutkan, daftar orang hilang berkurang 5 orang, dari total 190 menjadi 185 orang per hari ini.
Muhari merinci pula korban per provinsi terhitung 19 Desember 2025. Di Aceh, korban meninggal dunia 455 jiwa, 30 warga hilang, dan 498.182 pengungsi.
Di Sumut, korban meninggal dunia 369 jiwa, 71 warga hilang, dan 19.608 pengungsi. Sementara di Sumbar, korban meninggal dunia 247 jiwa, 84 warga hilang, dan 9.078 pengungsi.
Adapun jumlah warga yang masih mengungsi tercatat mengalami penurunan. Dari 537.185 jiwa pada Kamis, jumlahnya berkurang menjadi 526.868 jiwa pada Jumat.
Sementara, operasi pencarian dan pertolongan atau SAR masih terus berlangsung untuk menemukan korban hilang. Pencarian berlangsung di 4 sektor di Sumut, 5 sektor di Sumbar, dan meliputi 6 kabupaten di Aceh.
Hingga kini, menurut Muhari, masih terdapat 27 kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat bencana. Kendati situasi masih dalam masa tanggap darurat, langkah-langkah percepatan pemulihan telah dimulai.
Fokusnya adalah pembangunan hunian. Baik hunian tetap (huntap) maupun hunian sementara (huntara), di setiap provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
“Langkah-langkah percepatan khususnya dalam pembangunan hunian, baik hunian tetap maupun hunian sementara di setiap provinsi dan kabupaten/kota terdampak sudah mulai dikerjakan dan dilakukan percepatan,” Muhari menjelaskan. (DTT/Ans)
