Datateks.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS dengan skema satu desa satu megawatt. Komitmen Indonesia menuju kemandirian energi bersih pun semakin menguat.
“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden (Preside Prabowo Subianto) yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” ujar Menteri ESDM kepada wartawan usai pertemuan pada Rabu, 26 November 2025, dilansir laman resmi Presiden RI.
Menteri Bahlil menjelaskan, pembahasan teknis telah mencapai tahap akhir. Terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan agar program tersebut dapat segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.
Baca Juga: Muncul Surat Edaran Syuriyah Pemberhentian Ketum PBNU, Gus Yahya Sebut Tidak Sah
“Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” imbuh Bahlil.
Program besar ini ditujukan untuk membawa listrik bersih dan terjangkau hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil. Serta, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mempercepat transisi menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.
Bahas Bandara Morowali
Tidak hanya implementasi energi baru dan terbarukan. Menteri ESDM menyampaikan pada rapat tersebut turut dibahas mengenai peristiwa di Bandar Udara atau Bandara Morowali, Sulawesi Tengah.
Menurut Bahlil, tim satuan tugas telah ditugaskan untuk menginvestigasi. Termasuk, memastikan ada atau tidaknya dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
“Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal, ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH, ataupun menambang di areal yang ada nikelnya, atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara umum,” Menteri ESDM menekankan.
Menteri ESDM pun menegaskan arahan Presiden Prabowo untuk tetap menegakkan aturan dalam sektor pertambangan. Presiden, menurut Bahlil, menginstruksikan seluruh jajaran untuk bertindak tegas tanpa pengecualian.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar,” Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menandaskan.
Pertemuan strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih nasional. Sekaligus menata ulang sektor pertambangan agar berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan. (DTT/Ans)
