Datateks.id, Komisi V DPR RI menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dinilai sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyampaikan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas nasional masih sangat tinggi dan melampaui target keselamatan yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan data kepolisian, pada 2024 jumlah kecelakaan tercatat sekitar 152.000 kejadian. Angka tersebut meningkat pada 2025 menjadi 155.433 kecelakaan dengan korban meninggal dunia mencapai 75.550 jiwa.
“Angka kecelakaan ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 287 juta jiwa,” ujar Saadiah dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait, Jumat (13/3).
Ia menyebut tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada 2025 mencapai 26,33 per 100.000 penduduk.
Menurut Saadiah, angka tersebut hampir tiga kali lipat lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan, yakni 9,53 kematian per 100.000 penduduk.
Selain itu, tingkat kematian akibat kecelakaan di Indonesia juga masih jauh di atas standar keselamatan global yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 10 kematian per 100.000 penduduk.
Saadiah menilai kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan di jalan raya masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lebih sistematis.
Ia mendorong pemerintah mengubah pendekatan kebijakan transportasi dari sekadar mengatur lalu lintas menjadi memastikan keselamatan pengguna jalan.
“Dengan angka yang masih tinggi, perlu ada pergeseran paradigma dari sekadar pengaturan lalu lintas menjadi jaminan keselamatan lalu lintas,” katanya.
Ia juga mengusulkan sejumlah langkah, seperti penguatan pengawasan kecepatan kendaraan di ruas jalan berisiko tinggi serta peningkatan kepatuhan penggunaan perlengkapan keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Selain itu, Saadiah mengapresiasi langkah pemerintah yang memperketat pembatasan perjalanan mudik jarak jauh dan memperluas program mudik gratis bagi masyarakat.