Datateks.id, Jakarta — Kementerian Agama atau Kemenag dijadwalkan bakal menggelar Sidang Isbat awal Ramadhan 1447 Hijriah pada Selasa, 17 Februari 2026 mendatang. Sidang Isbat ini akan menentukan awal pelaksanaan umat Islam beribadah puasa. Sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR dan perwakilan Mahkamah Agung,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Abu Rokhmad di Jakarta, beberapa waktu lalu yang disitat datateks pada Minggu (15/2/2026).
Baca Juga: Menhaj Cek Kesiapan Layanan Ibadah Haji 2026 di Arab Saudi
Abu Rokhmad menjelaskan, ada 3 rangkaian pelaksanaan sidang Isbat. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia. “Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat.”
Dirjen Bimas Islam menambahkan, dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha, Kemenag mengintegrasikan metode Hisab dan Rukyah.
Lantaran itulah, Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadhan 1447 Hijriah nanti. Menurut dia, ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.
Adapun Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menambahkan, Kemenag akan mengirimkan sejumlah ahli ke lokasi atau titik rukyah yang potensial melihat hilal jelas. Termasuk di lokasi atau tempat observasi bulan.
Rukyatul Hilal di Masjid IKN
“Kalau memungkinkan, tahun ini kita menjadikan Masjid IKN (Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal,” kata Arsyad.
Selain itu, menurut Arsad, tahun ini, Kemenag akan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat. “PMA ini akan menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan sidang Isbat,” Arsyad memungkasi.
Potensi Perbedaan
Berdasarkan informasi yang dihimpun datateks, penetapan 1 Ramadhan 1447 H berpotensi berbeda antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan pemerintah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh metode penentuan awal bulan hijriah yang digunakan masing-masing pihak.
Untuk diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan melalui Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. Dalam maklumat tersebut, 1 Ramadhan 1447 H ditetapkan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil hisab yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dengan berlandaskan prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Adapun NU belum mengumumkan secara resmi awal puasa 2026. Pasalnya, masih menunggu hasil rukyatul hilal pada akhir bulan Syaban. (DTT)
