Datateks.id, Jambi — Anggota Komisi V DPR H.A. Bakri menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat sebagai bagian dari penguatan konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah tengah Pulau Sumatera. Menurut Bakri, pembangunan tol tersebut diharapkan dapat segera direalisasikan tanpa terkendala lagi dengan persoalan pembebasan lahan.
Bakri menilai pengalaman pembangunan 2 ruas tol yang telah berjalan di Provinsi Jambi menunjukkan proses pengadaan tanah sejatinya dapat diselesaikan dengan baik.
“Tol Jambi–Rengat kita harapkan bisa segera terwujud. Kalau masih diragukan soal pembebasan lahan, saya pikir 2 ruas tol yang sudah dibangun di Provinsi Jambi tidak ada masalah. Mudah-mudahan pengalaman itu bisa berdampak positif ke proyek ini juga,” ujar Bakri usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Tol Simpang Nes, Jambi, Kamis, 29 Januari 2026, dilansir laman resmi DPR.
Baca Juga: Komisi IX DPR Desak Pusat Bantu Pemulihan RSUD dr Rasidin Padang Pasca-Bencana Banjir
Berdasarkan paparan yang diterima Komisi V DPR, Tol Jambi–Rengat direncanakan memiliki panjang 198,13 kilometer dengan kecepatan rencana 100 km/jam. Ruas tol ini akan dibangun dengan konfigurasi 2×2 lajur pada tahap awal dan 2×3 lajur pada tahap akhir.
Selain itu, tol ini akan dilengkapi empat simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang, Merlung, Sentjalang, dan Rengat. Serta 4 pasang rest area sebagai fasilitas pendukung.
Progres Pengadaan Tanah 4,83 Persen
Paparan tersebut juga mengungkapkan seluruh dokumen perencanaan proyek telah tersedia. Mulai dari studi kelayakan (feasibility study/FS), basic design, detail engineering design (DED), hingga penetapan lokasi. Namun demikian, progres pengadaan tanah baru mencapai sekitar 4,83 persen dari total kebutuhan lahan, sehingga menjadi perhatian utama Komisi V DPR.
Bakri menjelaskan, tantangan utama saat ini terletak pada skema penganggaran yang membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat. Mengingat, nilai investasi pembangunan Tol Jambi–Rengat diperkirakan mencapai Rp49,60 triliun.
“Tinggal bagaimana pemerintah pusat membantu skema penganggarannya. Harapan kita begitu. Itu sebenarnya bukan hambatan utama,” politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Urai Kemacetan
Ia menambahkan, keberadaan infrastruktur penghubung pada ruas ini, termasuk jembatan yang mengarah ke Rengat, diyakini akan memberikan dampak signifikan. Terutama terhadap kelancaran lalu lintas serta mengurangi kemacetan di wilayah Jambi dan sekitarnya.
“Kalau sudah ada jembatan yang menghubungkan ke Rengat, paling tidak kemacetan bisa berkurang,” Bakri menegaskan.
Lebih lanjut, Bakri menyoroti rencana awal pembangunan Tol Jambi–Rengat yang dijadwalkan mulai pada 2027. Ia menegaskan, Komisi V DPR RI mendorong agar proses pembangunan dapat dimulai lebih awal, yakni pada 2026. Tujuannya menghindari keterlambatan proyek strategis nasional tersebut.
“Tadi disampaikan pembangunan akan dimulai pada 2027. Harapan kita, 2026 ini sudah bisa dimulai. Oleh sebab itu, kami melakukan kunjungan kerja spesifik ke sini, karena khawatir proyek ini berjalan lambat,” kata Bakri.
Ia menegaskan pula, kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR bertujuan memastikan percepatan pelaksanaan proyek, baik dari sisi penganggaran maupun pembebasan lahan. Dengan demikian, Tol Jambi–Rengat dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
“Tujuan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk mempercepat proses, termasuk pembebasan lahan dan penganggarannya,” Bakri memungkasi. (DTT)
