Gubernur terpilih Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), mengambil langkah menarik dan berani: menolak mobil dinas baru.
Ia memilih menggunakan kendaraan peninggalan pendahulunya, sebuah sikap yang patut diapresiasi di tengah isu penghematan anggaran.
Keputusan ini menunjukkan prioritasnya yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang fasilitas pribadi.
Langkah ini memunculkan pertanyaan: apakah kepala daerah baru di Sumatera Barat akan mengikuti jejak KDM?
Mobil dinas memang merupakan hak kepala daerah.
Keberadaannya bertujuan untuk mendukung mobilitas mereka dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
Namun, dalam konteks kebijakan penghematan yang didengungkan Presiden Prabowo, seharusnya muncul pertimbangan lebih matang:
Apakah lebih bijak membeli kendaraan baru atau mengalokasikan anggaran tersebut untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur?
Baca Juga: Mudharat Demokrati Prosedural Pilkada Serentak
KDM tidak sekadar menolak mobil dinas baru, tetapi juga mengancam tidak akan memberikan stimulus kepada bupati dan wali kota di Jawa Barat yang tetap memaksakan pembelian kendaraan dinas baru.
Baginya, pejabat yang lebih mementingkan kendaraan baru di tengah kondisi rakyat yang masih banyak mengalami kesulitan adalah mereka yang tidak peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya.
Tantangan Hukum dan Kenyataan Anggaran
Secara hukum, kepala daerah memiliki wewenang untuk membeli kendaraan dinas karena penganggarannya telah tertuang dalam APBD 2025.
Namun, kebutuhan saat ini bukan sekadar legalitas, melainkan rasa empati.
Apakah para pemimpin daerah memiliki kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakatnya?
Ataukah mereka justru lebih mementingkan kenyamanan pribadi?
Di Sumatera Barat, dalam waktu dekat akan ada pelantikan gubenur dan wakilnya, serta tujuh wali kota dan sepuluh bupati serta wakilnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan dari Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Vasko terkait kebijakan mobil dinas baru.
Begitu pula dengan 17 kepala daerah lainnya di Sumbar.
Pertanyaannya kini, apakah mereka akan berani mengambil sikap seperti KDM?
Apakah mereka memiliki empati terhadap rakyat yang masih bergelut dengan berbagai kesulitan ekonomi?
Ataukah mereka justru akan tetap memilih kenyamanan pribadi dengan kendaraan dinas baru yang mewah?
Kita menunggu dan mengamati. Apakah kepala daerah di Sumatera Barat lebih mengutamakan kepentingan rakyat atau justru memilih menikmati fasilitas yang mereka anggap sebagai hak pribadi?
Keputusan mereka akan menjadi cerminan dari seberapa besar keberpihakan mereka kepada masyarakat yang telah memilih dan mempercayakan kepemimpinan kepada mereka.
Advokat dan Wakil Rektor III UISB
Miko Kamal
Respon (1)