EKONOMIHEADLINENASIONAL

Menkeu Purbaya Klaim Kinerja APBN 2025 Tetap Terjaga

×

Menkeu Purbaya Klaim Kinerja APBN 2025 Tetap Terjaga

Sebarkan artikel ini
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat menggelar konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025). (Foto: Dok. Kemenkeu/Biro KLI-Leonardus Oscar H.C.)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat menggelar konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025). (Foto: Dok. Kemenkeu/Biro KLI-Leonardus Oscar H.C.)

Datateks.id, Jakarta — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan on-track dan dioptimalkan untuk mendukung program prioritas serta katalis pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta pada Kamis, 18 Desember 2025.

“Hingga 30 November 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga,” ujar Menkeu, dilansir laman resmi Kemenkeu yang disitat datateks pada Jumat (19/12/2025).

Pendapatan negara menunjukkan realisasi sebesar Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook laporan semester. Besarnya realisasi tersebut utamanya didukung oleh penerimaan perpajakan Rp1.903,9 triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp269,4 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp444,9 triliun.

Baca Juga: Hadiri Haul ke-16 Gus Dur, Wamenag Romo Syafi’i Sebut Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid Sosok Teladan Kepemimpinan

Di tengah tekanan pada pendapatan negara, belanja negara tumbuh untuk mendukung perekonomian. Realisasi belanja negara hingga 30 November sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen terhadap outlook laporan semester. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.116,2 triliun. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.110,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.005,5 triliun. Penyaluran Transfer ke daerah juga masih on-track dalam mendukung layanan publik di daerah dengan realisasi sebesar Rp795,6 trilliun.

“Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” Menkeu menjelaskan.

Dengan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara, Menkeu menyampaikan defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN. Selain itu, defisit keseimbangan primer sebesar Rp82,2 triliun menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global.

Pertumbuhan Ekonomi Terjaga Kuat dan Berkesinambungan

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat menggelar konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025). (Foto: Dok. Kemenkeu/Biro KLI-Leonardus Oscar H.C.)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat menggelar konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025). (Foto: Dok. Kemenkeu/Biro KLI-Leonardus Oscar H.C.)

Menkeu Purbaya juga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga kuat dan berkesinambungan. Surplus perdagangan Indonesia tetap berlanjut, meskipun laju ekspor dan impor mulai melambat seiring meredanya efek front loading.

Secara kumulatif, menurut Menkeu, surplus Januari hingga November 2025 meningkat signifikan sebesar USD38,7 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD29,2 miliar.

“Neraca perdagangan kumulatif itu naiknya sebesar 32,3 persen. Net impact dari perkembangan global ke kita malah membaik. Jadi global mendukung atau terus menopang recovery di ekonomi kita atau pertumbuhan ekonomi kita yang akan semakin cepat,” ujar Menkeu.

Kinerja ekspor kumulatif Januari hingga November 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,7 persen year-on-year (yoy). Terutama ditopang komoditas bernilai tambah dan industri manufaktur seperti logam dasar, CPO, kimia dasar, dan semikonduktor. Sementara itu, impor juga tumbuh sehat didorong kebutuhan barang modal berupa peralatan komunikasi dan komputer.

“Ini mengindikasikan aktivitas investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga,” kata Menkeu.

Tingkat Inflasi

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, tingkat inflasi hingga November 2025 sebesar 2,72 persen masih terjaga dalam kisaran yang ditetapkan, yaitu 2,5 persen ± 1 persen. Inflasi inti bergerak stabil, menguat, mencerminkan tingkat permintaan yang masih tumbuh.

Adapun inflasi administered price masih bergerak rendah, didukung kebijakan energi nasional yang akomodatif. Pemerintah terus mewaspadai inflasi volatile food. Terutama terkait musim hujan dan risiko bencana, melalui penguatan peran Bulog serta sinergi kebijakan pusat dan daerah.

Adapun indikator konsumsi dan mobilitas masyarakat menunjukkan tren positif mencerminkan daya beli yang terjaga dan optimisme masyarakat. Penjualan ritel dan kendaraan bermotor tetap tumbuh, penjualan bahan bakar minyak (BBM) konsisten ekspansif, serta konsumsi listrik relatif stabil dengan peningkatan pada sektor bisnis.

“Masyarakat sudah agak pulih daya belinya dan sudah belanja lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi ekonomi kita sekitarnya kelihatannya sudah mulai ekspansi mungkin ke arah yang lebih cepat lagi ke depannya,” Menkeu mengemukakan.

Sektor Riil Global

Di sisi lain, Menkeu menjelaskan aktivitas sektor riil global juga menunjukkan ketahanan. Tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur global yang hingga November masih berada di zona ekspansi.

Sejumlah negara emerging market, termasuk Indonesia, bahkan mencatatkan kinerja manufaktur yang solid. PMI manufaktur Indonesia pada November 2025 berada pada level 53,3, didukung peningkatan permintaan domestik menjelang momen Nataru, Imlek, serta Ramadan dan Idul Fitri pada kuartal I 2026.

“PMI itu naik ke level yang tinggi, tertinggi sepanjang tahun ini mungkin. Artinya, produsen juga melihat permintaan naik sehingga mereka meningkatkan rencana produksinya. Itu utamanya,” tutur Menkeu.

Menurut Menkeu, kinerja positif berbagai sektor, percepatan belanja negara, serta optimalisasi penerimaan akan terus didorong untuk menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsif. APBN akan dikelola sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan. Semua itu untuk memastikan program-program prioritas berjalan efektif. Sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat di tengah dinamika kondisi ekonomi. (DTT/Ans)