Datateks.id, Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengingatkan agar kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diwacanakan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) tidak justru berdampak kontraproduktif terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Menurut Romy, penerapan WFH kerap membuat proses kerja menjadi lebih lambat, terutama dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antarlembaga.
“Koordinasi tidak seefektif tatap muka dan sering terjadi fragmentasi komunikasi,” ujar Romy dalam keterangannya, Kamis (26/3).
Ia menekankan, interaksi langsung bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan (trust), kehadiran kepemimpinan (leadership presence), dan soliditas tim.
“Ketika interaksi berkurang, pola kerja cenderung menjadi mekanistis dan kehilangan kedalaman kolaborasi,” katanya.
Romy menilai, jika kebijakan WFH tetap diterapkan, sejumlah prinsip harus dijaga. Di antaranya penentuan hari kerja yang netral, seperti pertengahan pekan, untuk menghindari persepsi libur panjang, serta penguatan sistem kontrol kinerja berbasis output.
Selain itu, ia mendorong adanya standardisasi komunikasi dan koordinasi agar tetap efektif meskipun tidak dilakukan secara langsung.
Ia juga menegaskan perlunya pengecualian bagi sektor pelayanan publik strategis dan sektor usaha tertentu yang membutuhkan kehadiran fisik.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa skema WFH direncanakan diterapkan satu hari dalam sepekan, dengan keputusan akhir menunggu arahan Presiden.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan tersebut akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau juga untuk sektor swasta.
Romy mengingatkan, kebijakan publik harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan, sehingga upaya penghematan energi tidak mengorbankan produktivitas dan kepentingan masyarakat.
