Datateks.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025. Mengawali arahannya, Kepala Negara mengingatkan pentingnya solidaritas nasional dalam menghadapi musibah yang terjadi di sejumlah daerah. Termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Proses pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh terhenti. “Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” ujar Prabowo, dilansir laman resmi Presiden RI yang disitat datateks pada Rabu (17/12/2025).
Lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan, transformasi Indonesia harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Presiden juga menegaskan, penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya negara modern.
Baca Juga: BNPB: Korban Meninggal Dunia Bencana Sumatera 1.053 Jiwa, 606 Ribu Orang Masih Mengungsi
“Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” Presiden menambahkan.
Presiden Prabowo turut menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Posisi yang harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerataan hasil pembangunan. Presiden pun mengajak seluruh unsur pimpinan pusat dan daerah. Termasuk Komite Percepatan untuk bersama-sama mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, semua itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Prabowo juga menekankan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi, mencari kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua.”
Karena itu, Presiden Prabowo menekankan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Presiden menegaskan bahwa jabatan publik adalah bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat.
“Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” Presiden menandaskan.
Swasembada Pangan: Fondasi Percepatan Pembangunan Papua
Bukan hanya itu. Presiden Prabowo juga menegaskan percepatan pembangunan Papua harus didukung oleh pengamanan kekayaan negara serta penguatan swasembada pangan hingga ke tingkat daerah. Kepala Negara menyampaikan, pemerintah pusat terus bekerja untuk mengamankan seluruh kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
“Saya sebagai Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara, kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita,” ujar Prabowo.
Presiden Prabowo juga menekankan percepatan pembangunan Papua di seluruh sektor, dengan pangan sebagai fondasi utama kehidupan bangsa dan transformasi nasional. Presiden menegaskan, ketahanan pangan merupakan kunci keberlangsungan bangsa yang harus dibangun dari tingkat nasional hingga daerah.
“Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan, kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten,” ungkap Presiden.
Lumbung Pangan
Presiden Prabowo mencontohkan pengalaman bencana di sejumlah daerah sebagai pelajaran penting bahwa setiap wilayah harus mampu bertahan secara mandiri saat terjadi gangguan distribusi. Presiden pun mendorong penguatan kembali konsep lumbung pangan dari tingkat desa hingga nasional.
“Dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” imbuh Presiden.
Presiden turut menyoroti tingginya biaya logistik akibat ketergantungan antarwilayah dalam pemenuhan pangan, sehingga setiap daerah perlu mengembangkan produksi pangan sesuai potensi lokal. Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah pusat siap membantu setiap daerah untuk mencapai swasembada pangan, termasuk di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.
“Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” tutur Presiden Prabowo. (DTT/Ans)
