Datateks.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk mundur dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Terutama bila ternyata forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak memperjuangkan kemerdekaan atau tidak membawa kemaslahatan untuk Palestina.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Presiden sebagai respons terhadap keraguan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace saat acara Silaturahim Presiden Prabowo dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok, maka Indonesia akan abstain dan absen. Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI 2025-2030 K.H. M. Cholil Nafis yang turut hadir dalam pertemuan dan mendapat kesampatan bicara langsung di hadapan Presiden.
Baca Juga: Buruan Beli! Harga Tiket Terjangkau Uji Coba Internasional Timnas Indonesia U-17 Kontra China
Sebelumnya, menurut Kiai Cholil, MUI menyampaikan keraguan dan skeptis atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Sebab, jejak Presiden AS Donald Trump sebagai inisiator forum tersebut terbilang tidak pernah komitmen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Namun, Kiai Cholil menuturkan, Presiden menjelaskan keterlibatan Indonesia adalah bentuk upaya pemerintah memperjuangkan kemerdekaan dengan pendekatan dari dalam.
“Nah, Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina,” ucap Kiai Cholil seusai pertemuan, dilansir laman resmi MUI.
Kendati demikian, menurut Waketum MUI Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi lantaran secara nyata bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, dan ajaran-ajaran Islam. Presiden juga sepakat akan terus memperjuangkan dan memberla kemerdekaan Palestina, termasuk keterlibatannya dalam Board of Peace.
Membela Kemerdekaan Palestina
“Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar itu menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina,” Kiai Cholil menjelaskan.
Dengan itu, MUI meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan perdamaian yang diperjuangkan dalam Board of Peace tidak tunduk pada perdamaiam versi Donald Trump. Pasalnya, keputusannya selalu merugikan bagi nasib kemerdekaan Palestina.
Bukan hanya itu. MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro-Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.
“Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu, tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta. Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain,” tutur Kiai Cholil. (DTT)
