JAKARTA, Anggota DPR RI, Dewi Juliani, meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) segera menambah armada kapal roro untuk melayani masyarakat di Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Dumai, Provinsi Riau.
Permintaan itu disampaikan Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry, dan Perum Damri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Anggota DPR RI Dapil Riau I ini mengatakan persoalan keterbatasan armada penyeberangan masih menjadi keluhan masyarakat di daerah pemilihannya.
Berdasarkan temuan saat melakukan kunjungan ke daerah, dari empat kapal roro yang beroperasi di wilayah tersebut, hanya satu kapal yang dapat beroperasi normal.
“Di Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Dumai, terdapat empat kapal roro, tetapi tiga di antaranya mengalami kerusakan. Akibatnya masyarakat harus mengantre cukup lama untuk melakukan penyeberangan,” kata Dewi.
Menurut dia, kondisi tersebut mengganggu konektivitas antardaerah yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat di wilayah kepulauan.
Dewi menuturkan salah satu persoalan yang perlu segera mendapat perhatian adalah layanan penyeberangan pada rute Bengkalis–Sungai Selari. Ia menyebut kapal yang melayani rute tersebut kerap mengalami kerusakan meskipun telah menjalani perawatan dan docking.
“Ini sudah berlangsung cukup lama. Karena itu saya meminta perhatian khusus dari ASDP agar kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.
Legislator PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengajukan permohonan penambahan armada kapal roro kepada ASDP sejak 5 Mei 2025.
Karena itu, Dewi meminta manajemen ASDP segera menindaklanjuti usulan tersebut mengingat transportasi penyeberangan merupakan urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi barang di wilayah pesisir dan kepulauan.
“Penambahan armada ini sangat penting bagi masyarakat Bengkalis dan daerah sekitarnya. Saya berharap usulan yang telah disampaikan pemerintah daerah dapat segera mendapat perhatian,” kata Dewi.
Ia menegaskan, peningkatan layanan transportasi penyeberangan di daerah kepulauan merupakan bagian dari upaya menghadirkan konektivitas yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di wilayah terluar dan kepulauan.
