Datateks.id, Jakarta — Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menangani banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemaparan itu dikemukakan Menhut saat rapat kerja atau raker bersama Komisi IV DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Menhut menjelaskan, sebanyak 218 titik banjir teridentifikasi pada 57 Daerah Aliran Sungai (DAS). Perubahan tutupan lahan 2019–2024 dan total 464 ribu hektare lahan kritis menjadi fokus utama rehabilitasi pada 2026.
“Kondisi ini tidak bisa kita biarkan. Rehabilitasi lahan kritis menjadi fokus utama pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya,” ujar Menhut, dilansir laman resmi Kemenhut.
Pencabutan 20 PBPH
Menhut menegaskan, komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk penggunaan Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO), dan operasi lapangan. Serta, rencana pencabutan sekitar 20 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berkinerja buruk.
Buat rehabilitasi lahan kritis, imbuh Menhut, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran 2026 sebesar Rp29,07 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. Langkah reformasi tata kelola yang disampaikan mencakup digitalisasi satu peta kehutanan, percepatan pengakuan hutan adat, revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Satgas DAS lintas kementerian/lembaga serta pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) banjir.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui evaluasi kebijakan percepatan rehabilitasi lahan kritis. Serta, penegakan hukum terhadap pelaku penyebab kerusakan hutan dan peningkatan transparansi data.
Berdasarkan informasi yang dihimpun datateks, Kemenhut tercatat telah melakukan pencabutan PBPH pada 3 Februari 2025. Sebanyak 18 PBPH dengan total luas 526.114 hektare dicabut karena berkinerja buruk.
20 PBPH Pengelola Hutan 750 Ribu Ha
“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk dengan luas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia. Termasuk di 3 provinsi terdampak [banjir],” kata Menhut, saat raker dengan Komisi IV DPR, Kamis, 4 Desember 2025.
Hanya saja, Raja Juli tidak memerinci lebih lanjut soal siapa saja perusahaan yang terdampak pencabutan izin di gelombang kedua ini. Menhut hanya mengatakan, entitasnya akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium terhadap izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.
Menhut dan Kapolri Usut asal Gelondongan Kayu Banjir Sumbar
Menhut Raja Juli Antoni menggelar pertemuan bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Foto: Dok. Humas Kemenhut)
Adapun pada hari yang sama, Menhut Raja Juli Antoni bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar pertemuan di Mabes Polri, Jakarta. Keduanya memperkuat koordinasi investigasi dan penegakan hukum terkait temuan gelondongan kayu pada bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar).
Kolaborasi ini menjadi langkah cepat pemerintah untuk menjawab keingintahuan publik mengenai asal-usul material kayu.
Menhut Raja Antoni menjelaskan, kementeriannnya telah memiliki data awal berdasarkan pemindaian drone di sejumlah titik terdampak. Selain itu, Menhut juga mengatakan, pihaknya memanfaatkan perangkat lunak AIKO (Alat Identifikasi Kayu Otomatis) untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongannya.
Memanfaatkan AIKO
“Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons. Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut,” ujar Menhut, dilansir laman resmi Kemenhut.
Ia menegaskan, kerja bersama dengan kepolisian akan mempercepat pembuktian lapangan. Menhut meminta ruang bagi tim untuk bekerja agar hasil yang disampaikan tidak prematur.
“Kerja sama dengan kepolisian memungkinkan kami sesegera mungkin mengungkap. Kami juga berkoordinasi dengan Satgas PKH untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh,” imbuh Menhut.
“Beri kesempatan bagi kami memproses semuanya agar tidak terburu-buru. Tadi disampaikan Polri sudah turun ke dua DAS di Batang Toru. Bagaimana komplitnya, biar tim bekerja secara sinergi,” katanya.
Raja Antoni juga menyebutkan telah mengambil sampel kayu untuk uji jenisnya. Menhut menegaskan, berbagai jenis kayu ditemukan sama dengan jenis kayu yang ada di hulunya. Dan secara langsung terlihat sebagian kayu gelondongan tersebut memiliki bekas dipotong oleh tangan manusia dengan bantuan gergaji.
Penyelidikan Menyeluruh dari Hulu hingga Hilir
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri menyambut baik kerja sama ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menyebut penyelidikan dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
“Dengan beberapa temuan yang menjadi atensi Bapak Presiden, kami akan bekerja bersama Menteri Kehutanan, tim gabungan, dan Satgas untuk menyelidiki temuan kayu. Yang diduga berdampak pada kerusakan jembatan, rumah, hingga jatuhnya korban jiwa. Tim bergerak cepat. Dari lokasi-lokasi yang kami dapati ada potensi pelanggaran, kami lakukan pendalaman,” Kapolri menjelaskan. (DTT/Ans)
