Datateks.id, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dalam rencana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Deddy, efektivitas kebijakan WFH sangat bergantung pada kesiapan sistem pengawasan internal dan dukungan teknologi yang memadai.
“Efektif atau tidaknya WFH sangat tergantung pada mekanisme pengawasan dan teknologi. Tanpa SOP dan standardisasi yang jelas, kebijakan ini berpotensi tidak berjalan optimal,” kata Deddy, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai penerapan WFH sebaiknya tidak diberlakukan secara seragam, melainkan diserahkan kepada masing-masing instansi, terutama untuk menentukan jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari rumah.
“WFH mungkin efektif untuk pegawai non-esensial yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” ujarnya.
Deddy menegaskan, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Selain itu, ia juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur yang dimiliki ASN, termasuk perangkat komputer dan jaringan internet yang stabil selama jam kerja.
“Jika fasilitas tidak tersedia, bagaimana memastikan ASN benar-benar bekerja dan tetap produktif?” ucapnya.
Ia menambahkan, setiap ASN yang menjalankan WFH seharusnya tetap terhubung melalui sistem digital selama jam kerja sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji penerapan satu hari WFH setiap pekan sebagai bagian dari strategi efisiensi BBM.
Menurut Tito, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat lintas kementerian dan akan dilaporkan kepada Presiden sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Namun, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci skema maupun hari pelaksanaan WFH tersebut.
