Datateks.id – Sejumlah kritik dilancarkan warga tentang pembangunan Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai tak ada kemajuan alias mandek sejak 15 tahun terakhir. Kritik ini cukup beralasan jika dilihat dari pembangunan fisik.
Khusus infrastruktur, sejak 15 tahun terakhir memang nyaris tak tampak ada yang baru di Ranah Minang. Beberapa di antaranya memang ada yang dibangun, tetapi itupun untuk mengganti infrastruktur yang rusak akibat gempa besar tahun 2009 silam.
Seperti tambahan bangunan escape bulding di samping Kantor Gubernur Sumbar, Pasar Raya Padang dan sejumlah pasar lainnya di beberapa daerah.
Baca juga: 100 Hari Pertama, Mahyeldi-Vasko Kebut Infrastruktur, Jalan Tol dan Flyover Sitinjau Lauik
Namun, ini pun merupakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat untuk mengganti gedung lama yang hancur akibat gempa, kebakaran, atau memperbarui gedung yang memang tak layak lagi. Satu-satunya yang dibangun Pemprov Sumbar adalah Gedung Budaya di Kota Padang. Namun, alih-alih selesai, gedung ini malah terbengkalai karena tersangkut kasus dugaan korupsi.
Lalu apa reaksi Pemprov Sumbar terhadap kritik tersebut?
Dalam keterangan tertulis yang dilansir Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Medi Iswandi menepis kritik itu, yang disebutnya sebagai isu.
Ia tak setuju jika pembangunan Sumbar disebut mandek atau tidak bergerak dalam 15 tahun terakhir.
Menurut Medi, tudingan itu keliru dan tidak berdasarkan fakta dan data yang terukur. Sebab dasar pikirnya, lanjut dia, tidak jelas, dan besar kemungkinan hanya berdasarkan asumsi pribadi.
“Kita sangat menyayangkan adanya anggapan yang menyatakan pembangunan di Sumbar mandek. Menurut saya, tudingan itu tak berdasar dan minim referensi,” ungkap Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi di Padang, dikutip Minggu (30/3/2025).
Menguti data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, Medi menegaskan bahwa Sumbar mengalami banyak kemajuan signifikan. Terutama dalam lima tahun terakhir, sejak dipimpin oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Beberapa contoh aspek yang mengalami kemajuan signifikan, kata Medi, di antaranya Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah serta Indeks Ketahanan Daerah.
Selain itu, lanjut dia, tingkat kemiskinan, gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah di Sumbar terus membaik dan bahkan berkat keberhasilan itu, Provinsi Sumbar mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui berbagai penghargaan.
“Di bawah kepemimpinan Buya Mahyeldi, kemajuan Sumbar cukup signifikan. Itu bukan kata saya, tapi itu menurut data BPS, bahkan berkat keberhasilan itu daerah kita mendapat banyak penghargaan dari Pemerintah Pusat,” kata Medi.
Ia menguraikan, sejumlah indikator pembangunan yang mendapat pengakuan nasional tersebut. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar yang berada di angka 76,43 itu merupakan angka tertinggi ke 2 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera atau tertinggi ke 6 dari 38 provinsi di Indonesia.
Kemudian, Indeks Daya Saing Daerah, Sumbar berhasil mencatatkan angka sebesar 3,70. Itu merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera bersama dengan Sumatera Utara, dan juga merupakan yang tertinggi secara Nasional di luar Pulau Jawa dan Bali.
“Indeks Ketahanan Daerah kita di Sumbar juga bagus, yakni 0,5. Itu menandakan adanya stabilitas ekonomi dan sosial,” kata Medi.
Selanjutnya, aspek kesejahteraan umum, tingkat kemiskinan di Sumbar pada Tahun 2024 tercatat sebesar 5,42%. Persentase itu, merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Gini Ratio arau angka ketimpangan ekonomi pun tergolong rendah yakni 0,287, nilai tukar petani juga terus membaik.
Sementara itu, indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas perencanaan pembangunan di sebuah daerah, itu dapat dilihat dari capaian Indeks Perencanaan Pembangunannya. Sumbar berhasil meraih nilai 94,59 dan menjadi provinsi nomor 2 terbaik secara nasional.
“Berdasarkan hasil penilaian dari Bappenas pada tahun 2024, kita juga berhasil menjadi provinsi nomor 2 terbaik dalam perencanaan pembangunan secara nasional. Sumbar hanya sedikit di bawah Jawa Barat yang berada diperingkat pertama,” terangnya.
Selanjutnya dari aspek pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 76,43, menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Sumbar pun berada di atas nasional.
Jika kita lihat dari segi raihan penghargaan tingkat nasional pun, Sumbar berhasil mencatatkan kenaikan yang signifikan. Pada Tahun 2022, Sumbar hanya menerima 28 penghargaan, sedangkan pada Tahun 2024 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 41 penghargaan.
“Semua itu merupakan bentuk pengakuan keberhasilan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Sumbar. Jadi sangat mengherankan, jika masih ada yang menilai, pembangunan di Sumbar mandek,” ucap Medi Iswandi.
Ia mengajak semua pihak untuk bisa memahami bahwa keberhasilan pembangunan itu tidak bisa hanya dilihat dari aspek fisik semata, tapi juga ada aspek lainnya yang tidak kalah penting seperti pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Ekonomi.
Ia juga memastikan, pihaknya sangat terbuka dengan saran masukan dari seluruh pihak. Namun ia berharap, itu semua mesti didasari oleh data dan fakta yang terukur, bukan asumsi.
“Pemerintah Provinsi tidak antikritik, berikanlah kami saran dan masukan yang konstruktif berdasarkan data dan fakta, jangan asumsi karena potensi biasnya akan tinggi. Mari kita saling bergandengan tangan untuk gerak cepat Sumbar ke depan,” kata Media.
Baca juga: Flyover Sitinjau Lauik akan Dibangun Selama 2,5 Tahun dengan Investasi Rp2,793 T
Kini, Mahyeldi Ansharullah memasuki periode kedua menjadi gubernur Sumbar. Bersama Vasko Ruseimy, kedua pemimpin Sumbar ini mengusung tagline ‘Gerak Cepat untuk Pembangunan Sumbar’. Nah, di tengah pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, mampukah Pemprov Sumbar menunjukkan kinerja yang dapat dilihat, seperti infrastruktur?
[Redaksi Datateks.id]
