Datateks.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dunia kini berada di tengah ketidakpastian ekstrem.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam nada tegas dan blak-blakan.
Penyebabnya, gelombang kebijakan tarif kontroversial dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menjelaskan dampak kebijakan tersebut.
Tarif-tarif AS sejak Februari hingga April 2025, menurutnya, telah mengguncang fondasi ekonomi global.
Puncak eskalasi terjadi pada 1 April. Saat itu, Trump menerbitkan Executive Order yang menetapkan tarif impor sebagai berikut:
- 10% untuk produk dari Kanada
- 25% untuk energi
- 25% untuk produk dari Meksiko
- 10% untuk produk dari Tiongkok
Sebelumnya, pada 4 Maret, AS juga menaikkan tarif produk asal Tiongkok sebesar 20%.
Langkah ini langsung memicu retaliasi dari Kanada dan sejumlah negara lain.
“Hanya dalam waktu satu bulan, dunia yang tadinya diatur dengan prinsip rule-based, sekarang tidak ada lagi kepastian,” kata Sri Mulyani.
Ia menilai tatanan ekonomi global kini berubah.
Dari sistem multilateral yang berbasis hukum, menjadi transaksi sepihak tanpa dasar keilmuan.
Setelah 10 Tahun Berseberangan, Prabowo dan Megawati Kini Satu Frekuensi?
Pernyataan Sri Mulyani makin tajam saat menyinggung tarif resiprokal AS terhadap 60 negara.
“Cara menghitung tarif tersebut tidak bisa dipahami oleh ekonom yang pernah belajar ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan Amerika sangat transaksional.
Fokusnya hanya pada satu hal: menutup defisit perdagangan.
“Menutup defisit artinya saya tidak ingin beli dari orang lain lebih banyak dari yang bisa saya jual. Itu murni transaksional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya,” tegasnya.
Dampak ke Indonesia: Peringatan dari Kemenkeu
Situasi global yang tidak pasti ini membawa konsekuensi bagi Indonesia.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah tak bisa lagi bergantung pada kepastian pasar internasional.
Harus ada penyesuaian kebijakan fiskal dan strategi ekspor-impor.
Termasuk menyiapkan rencana cadangan jika perdagangan global semakin terkunci.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, sedang merancang sejumlah protokol mitigasi risiko. Fokusnya antara lain:
- Diversifikasi mitra dagang
- Penguatan pasar domestik
- Reformasi insentif ekspor
“Kita tidak boleh lagi kaget. Tapi pada saat yang sama, kita tetap harus waspada,” ujarnya.
Pesan ini menekankan pentingnya respons cepat terhadap perubahan arah ekonomi dunia.
Sri Mulyani juga menyampaikan peringatan kepada pelaku usaha dan industri.
“Kalau Anda eksportir, jangan cuma lihat nilai tukar, suku bunga, atau biaya logistik. Anda juga harus tahu siapa presiden di negara tujuan ekspor Anda,” katanya.
Ia menilai kebijakan proteksionisme AS bisa memicu perang dagang berkepanjangan.
Negara berkembang seperti Indonesia akan terkena dampaknya. Terutama di sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan pertanian.
Menurut Sri Mulyani, dunia saat ini sedang mengalami keretakan dalam strukturnya.
Tidak ada lagi tatanan yang bisa dipastikan.
“Dunia seperti bergerak ke arah anarki ekonomi,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlu ada forum baru. Atau setidaknya, ada penguatan lembaga seperti WTO.
Tujuannya agar negara-negara berkembang tetap punya suara menghadapi kebijakan sepihak dari negara-negara besar.
Respon (1)